BAB 1 PANCASILA

Setelah mempelajari dan mencermati uraian materi beserta aktivitas pembelajaran pada

bab ini, kalian diharapkan mampu:

menganalisis ide-ide para pendiri bangsa tentang dasar negara pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK);
menganalisis dinamika kelahiran Pancasila;
menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara;
menunjukkan gagasan solutif mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara
1. Ide-ide Para Pendiri Bangsa dalam Sidang BPUPK Pertama

Pendahuluan

Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sidang yang berlangsung dalam dua tahap ini menghasilkan rumusan dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pada sidang pertama, para tokoh bangsa berjibaku dalam merumuskan berbagai gagasan yang menjadi landasan bagi terbentuknya negara Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan pada tahun 1945 sangatlah kompleks dan penuh dinamika. Setelah berabad-abad dijajah oleh bangsa asing, terutama Belanda, bangsa Indonesia semakin menyadari haknya untuk merdeka.

Kondisi Politik

Pergerakan Nasional yang Menguat: Berbagai organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia (PNI) semakin aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Pendudukan Jepang: Meskipun awalnya membawa janji kemerdekaan, pendudukan Jepang justru semakin menyadarkan bangsa Indonesia akan pentingnya kemerdekaan sejati.
Persiapan Proklamasi: Para pemimpin bangsa seperti Soekarno dan Hatta mulai melakukan persiapan secara rahasia untuk memproklamasikan kemerdekaan.

Kondisi Ekonomi

Ekonomi yang Terpuruk: Penjajahan dan perang telah melumpuhkan perekonomian Indonesia. Kelangkaan bahan makanan dan barang kebutuhan pokok menjadi hal yang umum.
Eksploitasi Sumber Daya Alam: Belanda dan Jepang mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia secara besar-besaran untuk kepentingan perang.

Kondisi Sosial

Semangat Nasionalisme yang Tinggi: Rakyat Indonesia semakin bersatu dan memiliki semangat nasionalisme yang tinggi untuk melawan penjajah.
Perlawanan Rakyat: Berbagai bentuk perlawanan rakyat terus terjadi, baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi.

Faktor-Faktor yang Mendorong Kemerdekaan

Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II: Kekalahan Jepang melemahkan cengkeraman kolonialisme di Indonesia.
Proklamasi Kemerdekaan: Para pemimpin bangsa memanfaatkan momentum kekalahan Jepang untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Dukungan Rakyat: Rakyat Indonesia memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan kemerdekaan.

Secara garis besar, kondisi Indonesia menjelang kemerdekaan adalah kondisi yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Namun, semangat nasionalisme yang tinggi dan persatuan bangsa berhasil membawa Indonesia meraih kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Ingin tahu lebih dalam mengenai peristiwa penting menjelang proklamasi? Beberapa peristiwa krusial yang patut Anda ketahui antara lain:

Peristiwa Rengasdengklok: Penculikan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok untuk segera memproklamasikan kemerdekaan.
Penyusunan Teks Proklamasi: Proses perumusan teks proklamasi yang melibatkan beberapa tokoh penting.
Pembacaan Proklamasi: Prosesi pembacaan teks proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56.

Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu pada tahun 1945, Indonesia berada pada titik balik sejarah. Momentum ini dimanfaatkan oleh para tokoh nasional untuk mempercepat proses kemerdekaan. BPUPKI dibentuk sebagai wadah untuk merumuskan dasar negara dan bentuk negara Indonesia yang akan datang.

BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merupakan tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pembentukan badan ini menandai babak baru dalam upaya bangsa Indonesia untuk lepas dari penjajahan Jepang dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Pembentukan BPUPKI dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya:

Tekanan Sekutu: Jepang yang semakin terdesak oleh serangan Sekutu mulai menyadari kekalahan. Untuk meredakan tekanan dan mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, Jepang menjanjikan kemerdekaan.
Pergerakan Nasional yang Menguat: Pergerakan nasional Indonesia semakin menguat, meskipun di bawah pengawasan ketat Jepang. Hal ini membuat Jepang merasa perlu mengakomodasi tuntutan rakyat Indonesia.
Upaya Jepang Menstabilkan Keadaan: Dengan menjanjikan kemerdekaan, Jepang berharap dapat menstabilkan keadaan di Indonesia dan mencegah terjadinya pemberontakan besar-besaran.

Proses Pembentukan BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada selaku pimpinan pemerintahan pendudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan BPUPKI. Badan ini beranggotakan 60 orang yang dipilih oleh pemerintah Jepang.

Tujuan utama pembentukan BPUPKI adalah:

Menyelidiki hal-hal penting: Meneliti dan membahas hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan negara Indonesia merdeka, seperti dasar negara, bentuk negara, dan sistem pemerintahan.
Mempersiapkan kemerdekaan: Menyusun rancangan undang-undang dasar dan menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka.

Anggota dan Struktur BPUPKI

Anggota BPUPKI terdiri dari berbagai kalangan, termasuk tokoh-tokoh pergerakan nasional seperti Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang ditunjuk sebagai ketua, Mr. Muhammad Yamin, Ir. Soekarno, dan Mr. Soepomo.

Struktur organisasi BPUPKI terdiri dari:

Ketua: Dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat
Ketua Muda: Syucokan Cirebon (seorang pejabat Jepang)
Kepala Sekretariat: R.P. Suroso

Hasil Sidang BPUPKI

BPUPKI mengadakan dua kali sidang. Pada sidang pertama, para anggota membahas tentang dasar negara Indonesia. Muncul berbagai usulan, seperti Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh Ir. Soekarno. Pada sidang kedua, BPUPKI membahas rancangan undang-undang dasar.

Hasil-hasil penting yang dicapai dalam sidang BPUPKI adalah:

Rumusan dasar negara: Ditetapkannya Piagam Jakarta sebagai dasar negara Indonesia.
Rancangan undang-undang dasar: Disusun rancangan undang-undang dasar yang menjadi landasan hukum bagi negara Indonesia yang baru.
Penguatan semangat nasional: Sidang BPUPKI berhasil menyatukan pandangan para tokoh bangsa dan memperkuat semangat nasional untuk mencapai kemerdekaan.

Pembentukan BPUPKI merupakan langkah awal yang sangat penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Melalui badan inilah, para tokoh bangsa dapat merumuskan dasar-dasar negara dan mempersiapkan segala hal yang diperlukan untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Tujuan Sidang BPUPKI Pertama

Tujuan utama sidang pertama BPUPKI adalah:

Merumuskan dasar negara: Menentukan nilai-nilai fundamental yang akan menjadi landasan bagi negara Indonesia yang merdeka.
Mempersiapkan konstitusi: Menyusun rancangan undang-undang dasar sebagai hukum tertinggi negara.
Membentuk negara yang kuat dan bersatu: Menyatukan berbagai pandangan dan kepentingan kelompok agar tercipta negara yang solid.

Gagasan-Gagasan Utama

Dalam sidang pertama BPUPKI, berbagai gagasan mencuat dari para tokoh bangsa. Beberapa gagasan utama yang menjadi sorotan antara lain:

Ketuhanan: Mayoritas peserta sidang sepakat bahwa negara Indonesia harus mengakui keberadaan Tuhan dan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara.
Kemanusiaan: Gagasan tentang pentingnya menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia menjadi salah satu poin penting yang dibahas.
Persatuan Indonesia: Para peserta sidang menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk menghadapi tantangan di masa depan.
Kerakyatan: Gagasan tentang pemerintahan yang berdasar pada kedaulatan rakyat menjadi salah satu inti dari pembahasan.
Keadilan sosial: Adanya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tujuan yang ingin dicapai.

Tokoh-Tokoh Penting dan Gagasannya

Berikut adalah beberapa tokoh dan usulan asas dasar negara yang mereka kemukakan:

1. Muhammad Yamin

Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan lima asas dasar negara Indonesia, yaitu:

Peri Kebangsaan: Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
Peri Kemanusiaan: Mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.
Peri Ketuhanan: Mengakui keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber segala kekuatan.
Peri Kerakyatan: Menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara.
Kesejahteraan Rakyat: Memprioritaskan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

2. Soepomo

Pada tanggal 31 Mei 1945, Soepomo mengusulkan lima poin rumusan dasar negara, yaitu:

Persatuan (Unitarisme): Menekankan pentingnya persatuan dalam negara kesatuan.
Kekeluargaan: Mengutamakan nilai-nilai kekeluargaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Keseimbangan lahir dan batin: Menyeimbangkan aspek material dan spiritual dalam kehidupan.
Musyawarah: Menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan.
Keadilan rakyat: Menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

3. Ir. Soekarno

Ir. Soekarno sebagai pemimpin perumusan Pancasila, menyatukan berbagai usulan menjadi satu rumusan yang komprehensif. Pancasila yang kita kenal saat ini adalah hasil sintesis dari berbagai pemikiran para tokoh, termasuk Muhammad Yamin dan Soepomo.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Dari berbagai usulan tersebut, akhirnya pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari lima sila yang saling berkaitan dan menjadi landasan hidup berbangsa dan bernegara, yaitu:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Hasil Sidang BPUPKI Pertama

Hasil yang paling signifikan dari sidang pertama BPUPKI adalah lahirnya Piagam Jakarta. Piagam ini memuat rumusan dasar negara yang kemudian disempurnakan menjadi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan bagi negara Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.

Lembar Kerja Peserta didik
Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara

Nama : ...................................
Kelas : ....................................

Petunjuk:

Baca setiap pertanyaan dengan cermat.
Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas.
Kamu dapat mencari informasi tambahan dari buku, internet, atau guru.

A. Pemahaman Konsep

Apa yang dimaksud dengan dasar negara?
- Jelaskan pengertian dasar negara dengan kata-katamu sendiri.
- Apa pentingnya sebuah negara memiliki dasar negara?
Siapa saja tokoh-tokoh yang berperan penting dalam merumuskan dasar negara Indonesia?
- Sebutkan setidaknya 3 tokoh utama.
- Apa peran masing-masing tokoh dalam perumusan dasar negara?
Apa saja nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia?
- Jelaskan masing-masing nilai tersebut dengan contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

B. Analisis

Mengapa Pancasila dipilih sebagai dasar negara Indonesia?
- Jelaskan alasan-alasan yang mendasari pemilihan Pancasila.
- Bagaimana Pancasila mampu mengakomodasi keberagaman masyarakat Indonesia?
Bagaimana gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara masih relevan hingga saat ini?
- Berikan contoh-contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini.
Menurut pendapatmu, apa tantangan terbesar dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di era modern ini?
- Jelaskan tantangan tersebut dan berikan solusi yang mungkin.

C. Kreativitas

Buatlah sebuah poster atau slogan yang berisi ajakan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- Jelaskan maksud dari poster atau slogan yang kamu buat.
Tulislah sebuah cerita pendek yang menggambarkan penerapan salah satu nilai Pancasila dalam kehidupan nyata.

Ceritakan kisah yang inspiratif dan menarik.

Silahkan klik link di bawah ini untuk mengerjakan uji komptensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab A-1♥

A. Gagasan-Gagasan Para Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara
2. Gagasan Sukarno tentang Pancasila pada Pidato 1 Juni 1945

Pendahuluan

Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di hadapan sidang Dokuritsu Junbi Inkai (BPUPKI) merupakan tonggak sejarah penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Pidato ini menjadi momen kunci di mana gagasan-gagasan yang selama ini berkembang di kalangan para perumus negara, disatukan dalam sebuah konsep yang utuh dan koheren, yaitu Pancasila.

Latar Belakang Sejarah

Perjuangan Kemerdekaan: Sebelum pidato ini disampaikan, bangsa Indonesia telah berjuang panjang untuk merebut kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Perjuangan ini melahirkan berbagai gerakan nasionalisme dan semangat persatuan.
Pendudukan Jepang: Pada masa pendudukan Jepang, meskipun dalam kondisi sulit, semangat untuk merdeka tetap berkobar. Jepang sendiri, melihat kekalahan sudah dekat, mulai memberikan peluang bagi bangsa Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan.
BPUPKI: Dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan, Jepang membentuk BPUPKI. Forum ini memiliki tugas utama merumuskan dasar negara Indonesia.

Isi Pidato dan Gagasan Utama

Dalam pidatonya, Bung Karno menyampaikan beberapa gagasan utama yang menjadi dasar perumusan Pancasila:

Kebangsaan Indonesia: Bung Karno menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Beliau menekankan bahwa Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dan memiliki identitas nasional yang kuat.
Internasionalisme: Selain cinta tanah air, Bung Karno juga mengajarkan pentingnya sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain.
Mufakat atau Demokrasi: Bung Karno menekankan pentingnya pemerintahan yang berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat. Beliau percaya bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
Kesejahteraan Sosial: Bung Karno menginginkan agar negara Indonesia mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Beliau bercita-cita agar tidak ada lagi rakyat Indonesia yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan.
Ketuhanan Yang Maha Esa: Bung Karno menegaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama. Beliau menghargai kebebasan beragama dan keyakinan setiap individu, namun tetap menekankan pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Trisila dan Ekasila

Untuk menyederhanakan rumusan Pancasila, Bung Karno kemudian mengajukan konsep Trisila dan Ekasila. Trisila terdiri atas:

Sosio nasionalisme: Nasionalisme yang menyatu dengan sosialisme.
Demokrasi: Kekuasaan rakyat.
Ketuhanan Yang Maha Esa: Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Sedangkan Ekasila adalah penyederhanaan lebih lanjut dari Trisila, yaitu Gotong Royong.

Implikasi Pidato 1 Juni 1945

Pidato 1 Juni 1945 memiliki implikasi yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, yaitu:

Lahirnya Pancasila: Gagasan-gagasan yang disampaikan Bung Karno dalam pidatonya menjadi dasar perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.
Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Pidato ini berhasil menyatukan seluruh komponen bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan.
Landasan Ideologi Negara: Pancasila menjadi landasan ideologi negara yang mengikat seluruh warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Sidang BPUPKI Pertama merupakan tonggak sejarah penting dalam perumusan dasar negara Indonesia. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa berdebat dan bertukar pikiran mengenai konsep negara yang ideal bagi Indonesia yang merdeka.

Ide-ide Utama yang Muncul:

Keanekaragaman Gagasan: Para anggota BPUPKI berasal dari berbagai latar belakang, sehingga muncul berbagai gagasan tentang dasar negara. Ada yang menekankan pada agama, ada yang pada kebangsaan, dan ada juga yang lebih fokus pada keadilan sosial.
Dominasi Gagasan Kebangsaan: Meskipun beragam, gagasan mengenai kebangsaan Indonesia menjadi arus utama. Hal ini wajar mengingat kondisi Indonesia saat itu yang sangat plural dan membutuhkan suatu perekat persatuan.
Peran Penting Bung Karno: Pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi titik kulminasi dari perdebatan. Dalam pidatonya, Bung Karno merumuskan lima dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila.
Pancasila sebagai Kompromi: Pancasila dapat dianggap sebagai hasil kompromi dari berbagai gagasan yang ada. Pancasila berhasil mengakomodasi berbagai kepentingan dan aspirasi kelompok-kelompok masyarakat.

Sidang BPUPKI Pertama menunjukkan betapa kompleks dan dinamisnya proses perumusan dasar negara. Para pendiri bangsa telah menunjukkan kebijaksanaan dan semangat kebangsaan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila bukan hanya sekadar kumpulan kata-kata, tetapi merupakan refleksi dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diuji oleh sejarah.

Nilai-nilai Penting yang Terkandung dalam Pancasila:

Ketuhanan Yang Maha Esa: Menekankan pentingnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menghargai harkat dan martabat manusia serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
Persatuan Indonesia: Menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa di atas segala perbedaan.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menekankan pentingnya demokrasi dan pemerintahan yang berdasarkan pada musyawarah untuk mencapai mufakat.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menjamin kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Relevansi Pancasila di Masa Kini:

Pancasila tidak hanya relevan pada masa lalu, tetapi juga sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat menjadi pedoman dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, seperti radikalisme, intoleransi, dan ketidakadilan.

Pentingnya Menjaga dan Melestarikan Pancasila:

Sebagai generasi penerus, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai Pancasila. Dengan memahami sejarah dan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita dapat berperan aktif dalam membangun bangsa yang lebih baik.

Pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945 merupakan momen bersejarah yang menandai lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Gagasan-gagasan yang disampaikan Bung Karno dalam pidato tersebut sangat relevan dengan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu dan hingga saat ini. Pancasila sebagai hasil pemikiran para founding fathers menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia dalam membangun negara yang adil dan makmur.

Lembar Kerja Peserta Didik

Nama : ...................................

Kelas : ...................................

Tanggal : ...................................

Judul: Gagasan Sukarno tentang Pancasila pada Pidato 1 Juni 1945

Tujuan Pembelajaran:

Memahami latar belakang sejarah pidato Bung Karno 1 Juni 1945.
Menganalisis isi pidato dan gagasan utama yang disampaikan.
Menjelaskan hubungan antara pidato tersebut dengan lahirnya Pancasila sebagai dasar negara.
Menghargai jasa para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila.

Petunjuk Kerja:

Baca dan Pahami Teks Pidato: Bacalah teks pidato Bung Karno 1 Juni 1945 secara seksama. Perhatikan kata-kata kunci dan gagasan utama yang disampaikan.
Jawab Pertanyaan Berikut:
- Jelaskan kondisi Indonesia saat pidato Bung Karno disampaikan!
- Apa tujuan utama pembentukan BPUPKI?
- Sebutkan lima dasar negara yang diajukan Bung Karno dalam pidatonya! Jelaskan masing-masing dengan singkat!
- Apa yang dimaksud dengan Trisila dan Ekasila?
- Mengapa pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dianggap sebagai tonggak sejarah penting?
- Menurutmu, apa relevansi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contoh!
Buatlah Rangkuman Singkat: Buatlah rangkuman singkat tentang isi pidato Bung Karno 1 Juni 1945 dalam bentuk peta pikiran atau paragraf.
Diskusikan: Diskusikan jawabanmu dengan teman sebangku atau kelompokmu.

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab A-2♥

B. Dinamika Kelahiran Pancasila
1. Dinamika dalam sidang BPUPKI Pertama

Sejarah BPUPKI : Latar Belakang, Tujuan, Anggota dan Sidangnya – BPUPKI atau sebuah badan penyelidik yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, memang sangatlah berperan penting. Tanpa BPUPKI, panitia sembilan, piagam Jakarta, bahkan PPKI, mungkin tidak akan pernah terbentuk. Seperti apa sejarah dan tugas dari BPUPKI? Berikut penjelasannya.

Penjajahan dari sejumlah negara yang terjadi di Indonesia memang membawa dampak yang sangat buruk terhadap Indonesia, sehingga masing-masing daerah mulai melakukan perlawanan. Misalnya, Pattimura yang memperjuangkan kawasan Maluku pada tahun 1817, Perang Padri yang dilakukan oleh kawasan Sumatra Barat yang digerakkan oleh pahlawan Tuanku Imam Bonjol, dan Pangeran Diponegoro dari Jawa Tengah pada tahun 1825-1830.

Masih banyak perlawanan lainnya yang dilakukan, tetapi sebagian besar tidak membuahkan banyak hasil. Banyak yang menderita, ditangkap, diasingkan, dihukum, bahkan gugur. Itu sebabnya di awal abad ke-20, perlawanan sifatnya sudah berupa organisatoris-nasional, bukan lagi kedaerahan.

Rakyat sudah mulai memiliki kesadaran nasional. Budi Utomo yang memimpinnya pada tahun 20 Mei 1908. Niat dan semangatnya didorong oleh dokter senior, yakni Dokter Wahidin Sudirohusodo. Usaha yang dilakukan Budi Utomo antara lain adalah memajukan berbagai bidang maupun sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Organisasi lainnya ternyata ikut mendukung dan memberikan pencerahan, seperti Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), Perhimpunan Indonesia (1908), Partai Nasional Indonesia (1927), dan Gerindo (1937).

Ada pula organisasi non-politik yang ikut berdiri, seperti Muhammadiyah, NU, dan Taman Siswa. Organisasi tersebut bertujuan baik dan memberikan pendidikan untuk murid-muridnya.

Sejarah yang telah berlalu panjang dan memerlukan banyak pengorbanan menggerakkan Indonesia untuk membebaskan diri dari kolonial. Pada tahun 1928, pemuda mulai bersama-sama bersatu dan memiliki ikrar.

Namun, tentara Jepang datang setelah penjajahan selama 3,5 abad yang dilalui Indonesia sudah cukup menyiksa. Negeri merah-putih tentunya tidak diam saja dan mulai bekerja sama dalam kedua sidang, yakni BPUPKI dan PPKI.

A. Sejarah Latar Belakang Terbentuknya BPUPKI

Jepang memiliki cita-cita untuk membangun sebuah kawasan persemakmuran bersama Asia Timur Raya, tetapi masih menurut kekuasaannya. Ketika dicoba untuk dicetuskan, perang justru direalisasikan. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbour ternyata melakukan serangan mendadak pada tahun 7 Desember 1941.

Jepang dengan sigap langsung merambah kawasan Asia Tenggara, dimulai dari Philipina ( Januari 1942), Singapura (Februari 1942), segalanya dikuasai sampai giliran Indonesia pada tahun 1942.

Sebenarnya, kedatangan Jepang sempat disambut oleh rasa lega, tetapi harapan yang ada langsung sirna ketika melihat mereka yang bertindak seenaknya. Rakyat mulai berserikat dan berkumpul kembali untuk membicarakan kemerdekaan yang sebenarnya dilarang sama sekali.

Mereka saling mengumpulkan suara, pendapat, dan tentunya berjuang. Meski penderitaan Jepang selama tiga tahun (1942-1945) benar-benar pedih dan terasa sekali, semangat bangsa tetap tidak padam. Inilah awal dan modal besar untuk mengusir penjajah yang singgah, tapi menyiksa lahir dan batin seluruh rakyat. Siapa yang tidak ingin melawan?

Jepang tidak mengira bahwa Amerika dan penyerangan di Harbour waktu itu ternyata telah bangkit. Niatnya untuk menguasai wilayah Australia, terpukul karena penyerangan laut karang pada tahun 1942.

Pertempuran ini menjadi sebuah panah yang berhasil menyerang balik Jepang. Kekuasaan angkatan laut Jepang sebagian besar ditempatkan pada Pulau Truk di Kepulauan Carolina. Meski angkatan laut Amerika juga berhasil menaklukan beberapa wilayah, seperti Tarawa, Pulau Truk tetap dibiarkan.

Serangan pengeboman mulai dimulai pada tahun 1944 di bulan Juni. Pada bulan Julinya, pihak Jepang mulai kehilangan pangkalan laut mereka yang bertempat di Kepulauan Mariana disebabkan oleh krisis kabinet. Pada bulan September, Amerika mulai berhasil menguasai negara, dari Filipina, sehingga hubungan pangkalan laut Pulau Truk dengan negara tersebut akhirnya terputus.

Kekalahan demi kekalahan membuat kedudukan Jepang di kawasan Pasifik, termasuk Indonesia mulai melemah. Jepang mengambil kebijakan untuk memasukkan kekuatan pribumi. Dengan begitu, mereka harus memikat hati rakyat Indonesia untuk mendapatkan bantuan.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak orang yang terlibat dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan, dan salah satu contohnya adalah para anggota BPUPKI. Untuk lebih mengenal dan mengingat jasa para pahlawan tersebut, Buku Pintar Mengenal Pahlawan Indonesia hadir.

B. Sejarah Terbentuknya BPUPKI

Menghadapi situasi yang gawat tersebut, pemerintah pendudukan Jepang di Jawa di bawah pimpinan Letnan Jenderal Kumakici Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan

Perdana Menteri Koiso mengambil tindakan dan pembuka pidato pada tanggal 7 September di depan wajah parlemen Jepang. Mereka berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada wilayah Indonesia bagian timur atau Hindia Timur. Pidato tersebut dikenal sebagai ‘Koiso Declaration’.

Tanggal 9 September 1944, lagu kebangsaan Indonesia boleh dinyanyikan kembali, bersamaan dengan berkibarnya bendera di sebelah bendera milik Jepang, padahal sejak tanggal 20 Maret 1944, undang-undang nomor 4 telah melarangnya. Penegasan janji tetap dilihat sebagai keteguhan Jepang dalam merealisasikan perjanjiannya terhadap kemerdekaan Indonesia.

Pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Janji tersebut dikumandangkan oleh pemimpin Jepang yang bernama Syikikan Kumakici Harada.

C. Tujuan Dibentuknya BPUPKI

Pada tanggal 1 Maret 1945 diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Cosakai.

Maksud dan tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting berkaitan dengan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan negara Indonesia merdeka.

Bagi Jepang, BPUPKI dibentuk agar Jepang dapat lebih mengontrol pergerakaan kemerdekaan Indonesia dan lebih meyakinkan kepada Rakyat bahwa janji Jepang benar.

Dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, terdapat berbagai cerita perang para sosok pahlawan bangsa melawan penjajah dan memabngkitkan semangat nasionalisme. Pelajari itu semua pada buku Cerita Perang Kemerdekaan Indonesia.

D. Anggota BPUPKI

Pengurus dan anggota waktu itu segera diangkat dan pengumumannya jatuh pada tanggal 29 April 1945 yang bertepatan dengan ulang tahun Kaisar Jepang yang bernama Tenno Heika. Telah diputuskan bahwa ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat yang dibantu oleh 2 orang Ketua muda yaitu Icibangase Yosio dan RP. Soeroso Suroso sebagai kepala sekretariat dengan dibantu oleh Toyohito Masuda dan Mr. A.G. Pringgodigdo.

Anggota BPUPKI ada 69 yang terdiri dari 62 anggota aktif dari para tokoh pergerakan nasional Indonesia. Sisanya anggota istimewa (7 orang) yang berasal dari pemerintah militer jepang di Indonesia.

E. Sidang-sidang BPUPKI

Sebenarnya, apa fungsi dari BPUPKI? Karena adanya BPUPKI, segala keputusan akan persiapan-persiapan terkait kemerdekaan Indonesia lebih terorganisir. Mulai dari segi politik, pemerintahan, ekonomi menuju Indonesia merdeka.

Secara rinci, tugas-tugas BPUPKI yang paling penting adalah

membentuk dan menyusun dasar-dasar Indonesia merdeka
membuat peraturan berupa undang-undang
dengan membuat reses selama sebulan
membentuk panitia kecil untuk menerima saran atau konsepsi dasar

Untuk manfaatnya sendiri,

BPUPKI diharapkan dapat memerdekakan Indonesia secara resmi
menjalin kerja sama baik dengan pemerintah Jepang
menemukan tokoh politik yang dapat diandalkan
mempertemukan tokoh-tokoh daerah dari Sabang sampai Merauke

1. Sidang Pertama BPUPKI

Sidang dibagi menjadi dua babak yang dilakukan pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 10-16 Juli 1945. Pada sidang pertama, rancangan asas terkait dasar Indonesia merdeka segera dipidatokan. Usulan dari Muhammad Yamin disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 secara lisan, yakni sebagai berikut.

Peri kebangsaan
Peri kemanusiaan
Peri ketuhanan
Peri kerakyatan
Kesejahteraan rakyat

Usulan seccara lisan Muhammad Yamin tersebut berbeda dengan usulannya yang secara tertulis yaitu :

Ketuhanan Yang Maha Esa.
Kebangsaan persatuan Indonesia.
Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tokoh yang mengusulkan dasar negara Pancasila selanjutnya adalah Soepomo. Soepomo mengusulkan rumusan dasar negara Indonesia pada tanggal 31 Mei 1945. Ia mengatakan, negara yang dibentuk hendaklah negara integralistik atau negara persatuan yang berdasarkan hal-hal berikut:

Persatuan
Kekeluargaan
Keseimbangan lahir dan batin
Musyawarah
Keadilan rakyat

Usulan dari Prof. Dr. Soepomo disampaikan pada tanggal 31 Mei 1945. Beliau ternyata memiliki pendapat sendiri, berdasarkan tiga teori berikut.

Sebagaimana yang dicetuskan oleh Thomas Hobbes, Jean Jacques Rousseau, Herbert Spencer, John Locke dan H. J. Laski, ada sebuah usulan untuk golongan individualistik yang disusun atas dasar kontak sosial yang warganya sendiri mengedepankan kepentingan individu.
Class theory atau negara golongan yang pernah dipaparkan oleh Marx, Engels, dan Lenin.
Negara tidak boleh berdiri hanya karena satu golongan, tetapi tetap bertahan untuk kepentingan semua anggotanya. Teori yang didasari oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel ini disebut sebagai negara integralistik.

Menurut Soepomo, usulan yang lebih baik dipakai adalah poin ketiga. Negara integralistik atau negara persatuan. Wilayah yang satu untuk semua orang.

Usulan dari Ir. Soekarno, Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetardjo K, Ki Bagus Hadikusumo, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Liem Koen Hian disampaikan pada tanggal 1 Juni 1945.

Soekarno berpendapat bahwa dasar Indonesia yang dimaksud adalah philosophise grondslag atau berdasarkan filsafat, fundamen, dan pikiran sedalam-dalamnya untuk didirikannya gedung Indonesia merdeka. Untuk mewujudkannya, Ir Soekarno mengusulkan lima asas sebagai berikut.

Nasionalisme atau kebangsaan
Internasionalisme yang didasari kemanusiaan
Musyawarah dengan mufakat maupun perwakilan
Kesejahteraan nasional
Ketuhanan melalui kebudayaan

Dari kelima asas tersebut, tercetuslah nama pancasila (panca berarti lima, sila berarti dasar) atas bantuan dari seorang ahli bahasa dan jika tidak tersetujui, usulan dapat kembali disaring menjadi trisila (sosio demokrasi, sosio ketuhanan, dan demokratis). Selanjutnya, apabila ditolak kembali, trisila dapat menjadi ekasila, yakni gotong royong. Hanya satu poin penting, tetapi dapat menjadi dasar negara yang utama bagi Indonesia.

Dalam menjaga nilai pancasila tersebut, banyak sosok yang telah berjuang dan berkorban untuk mencapai kemerdekaan bangsa. Salah satu sosok tersebut dapat kita lihat pada Seri Pemimpin Bangsa – Mohammad Hatta Menjaga Pancasila Sakral.

Usai sidang tersebut, dilanjutkan dengan masa reses yang dilaksanakan antara sidang pertama dan sidang kedua. Tahapan ini digunakan oleh para anggota untuk membahas rancangan pembukaan undang-undang.

Acaranya dapat terbilang tidak resmi karena hanya dihadiri oleh 38 anggota, termasuk Soekarno yang menjadi pemimpinnya, padahal pertemuan tersebut dimaksudkan supaya Indonesia dapat memperoleh prosedur secepatnya untuk kemerdekaan.

Keinginan tersebut dilandasi oleh seorang bala tentara Dai Nippon yang secara singkat dapat memerdekakan Birma (Myanmar). Untuk lebih lengkapnya, bisa dilihat pada buku yang satu ini.

2. Sidang Kedua BPUKI

Sidang kedua BPUPKI dimulai dengan adanya enam anggota baru sebagai badan penyelidik. Ir. Soekarno juga memberikan hasil laporannya atas pertemuan yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 1945.

Pertemuan tersebut adalah panitia kecil yang beranggotakan delapan orang, meliputi :

Ir. Soekarno sendiri,
Drs. Moh. Hatta,
Mr. A. A Maramis,
Sutardjo,
A. Wachid Hasyim,
Ki Bagus Hadikusumo,
Otto Iskandardinata,
Mohammad Yamin.

Tugas mereka adalah menampung dan mengidentifikasi usulan dari BPUPKI. Namun, terjadi perbedaan pendapat antara golongan nasionalis dan Islam. Golongan Islam menginginkan negara yang dilandaskan syariat Islam, sedangkan golongan nasionalis berpikiran sebaliknya. Mereka tidak menghendaki landasan negara berdasarkan hukum agama tertentu.

Pada tanggal 22 Juni 1945, Soekarno mengadakan pertemuan dengan anggota badan penyelidik di kantor besar Djawa Hookokai. Pertemuan tersebut membentuk sebuah panitia kecil yang dinamakan Panitia Sembilan, beranggotakan Ir. Soekarno, Wachid Hasyim, Mr. Maramis, Mr. Soebardjo, Drs. Moh. Hatta, Drs. Mr. Moh. Yamin, Kyai Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Tjoko Soejoso, dan Haji Agus Salim.

Panitia kecil tersebut kembali merumuskan kesepakatan dari formula kedua belah pihak di BPUPKI. Tujuannya adalah untuk mengatasi perbedaan dan menyelesaikannya dengan perdamaian. Akhirnya, mereka berhasil menyepakati piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Dasar negara tersebut tertuang dalam rancangan preambule, tepatnya pada alinea keempat.

Perbedaan usulan tersebut dengan perjanjian selanjutnya, hanya terletak pada sila pertama, yakni ‘ketuhanan dengan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’. Usulan tersebut disebut sebagai rancangan preambule hukum dasar, sedangkan Mohammad Yamin mempopulerkannya sebagai ‘Piagam Jakarta’.

Sidang kedua yang telah dijalani dari tanggal 10-16 Juli membuahkan beberapa keputusan.

Dasar negara, yakni Pancasila yang disepakati berdasarkan piagam Jakarta.
Bentuk negara Indonesia adalah republik, berdasarkan kesepakatan 55 orang dari 66 orang yang telah hadir.
Wilayah Indonesia yang telah disepakati meliputi Hindia Belanda, Malaka, dan Timor Timur dengan 33 suara tanda setuju.

Pada tanggal tersebut juga dibentuk panitia perancang hukum dasar. Pembagian tugasnya sebagai berikut.

Ir. Soekarno menjabat sebagai ketua dari panitia perancang hukum dasar.
Drs. Moh. Hatta sebagai panitia perancang ekonomi dan keuangan.
Abikoesno Tjoko Soejoso sebagai ketua dari panitia perancang pembela tanah air.

Rapat yang dilakukan juga memutuskan terkait wilayah Indonesia, panitia untuk merancang HAM, bentuk negara, dan pimpinan negara beserta isi pembukaan.

Pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil menghimpun sebuah panitia baru yang dinamakan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tidak lama setelah itu akan sidang. Anggotanya berasal dari wakil-wakil seluruh Indonesia, dinaungi pimpinan Dai Nippon yang bertempat di wilayah selatan.

Untuk mendapatkan nilai yang ada saat ini pada dasar negara kita Pancasila, proses perjalanannya bukanlah hal yang mudah. Seperti halnya dapat kita lihat dan pelajari pada buku Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI dibawah ini.

F. BPUPKI Dibubarkan

BPUPKI akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 6 Agustus 1945 karena tugasnya dalam menyusun dasar negara dan UUD telah selesai.

Kemudian Ir. Soekarno memutuskan untuk pergi ke Saigon untuk bertemu dengan Jenderal Besar Terauchi. Saat kembali ke Indonesia, Ir. Soekarno telah membawa sejumlah perintah yang isinya adalah sebagai berikut.

Ir. Soekarno akan diangkat menjadi ketua dari sebuah panitia baru, yakni PPKI bersama Drs. Moh. Hatta yang akan menjabat sebagai wakil ketua.
PPKI boleh dioperasikan pada tanggal 19 Agustus 1945.
Pekerjaan akan diserahkan pada panitia, tidak menuntut pada cepat atau tidaknya proses.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Materi : Sidang Pertama BPUPKI
Kelas : X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : .................................
Kelas : .................................

Tanggal : .............................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan latar belakang dibentuknya BPUPKI.
Mengidentifikasi peran tokoh-tokoh yang berpartisipasi dalam Sidang Pertama BPUPKI.
Menjelaskan hasil dari Sidang Pertama BPUPKI.

B. Materi Singkat

Sidang Pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei - 1 Juni 1945, dengan tujuan utama membahas dasar negara Indonesia. Beberapa tokoh penting yang berpartisipasi dalam sidang ini adalah Soekarno, Mohammad Hatta, dan Muhammad Yamin. Pada Sidang ini, muncul berbagai gagasan tentang dasar negara yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Menganalisis Teks
Baca teks berikut tentang Sidang Pertama BPUPKI dan jawab pertanyaan di bawahnya.

Teks: Sidang Pertama BPUPKI

BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk oleh pemerintah Jepang pada bulan April 1945 dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya dilaksanakan dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, dibahas dasar negara yang akan digunakan oleh bangsa Indonesia.

Tokoh-tokoh penting seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan pandangan mereka mengenai dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan lima dasar, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Soepomo lebih menekankan pada negara integralistik, sedangkan Soekarno, pada 1 Juni 1945, mengusulkan Pancasila yang terdiri dari lima sila: Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

D. Pertanyaan:

Apa tujuan dibentuknya BPUPKI oleh pemerintah Jepang?
Kapan Sidang Pertama BPUPKI dilaksanakan?
Sebutkan tiga tokoh yang berperan dalam Sidang Pertama BPUPKI dan apa usulan mereka terkait dasar negara?
Apa yang diusulkan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945?
Mengapa Sidang Pertama BPUPKI penting dalam sejarah Indonesia?

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Bentuk kelompok kecil dan diskusikan pertanyaan berikut:

Mengapa penting bagi Indonesia untuk memiliki dasar negara sebelum merdeka?
Bagaimana menurut kalian pandangan Soekarno tentang Pancasila dibandingkan dengan pandangan tokoh-tokoh lainnya seperti Muhammad Yamin dan Soepomo?

Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dan persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas.

F. Refleksi

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, apa pelajaran yang paling berkesan bagi kalian tentang Sidang Pertama BPUPKI? Bagaimana gagasan yang dihasilkan dari sidang ini mempengaruhi pandangan kalian tentang pentingnya dasar negara?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab B-1♥

B. Dinamika Kelahiran Pancasila
2. Dinamika dalam Perumusan Pancasila

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia melibatkan serangkaian pertemuan dan diskusi intensif oleh para pendiri bangsa.

Proses ini berlangsung dalam dua masa sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) dan melibatkan berbagai tokoh penting.

1. Gagasan Sukarno dan Sidang Pertama BPUPK
Pada tanggal 1 Juni 1945, Sukarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Gagasan ini diterima secara aklamasi oleh anggota BPUPK.
Untuk menyusun rumusan tentang dasar negara, BPUPK membentuk Panitia Delapan yang terdiri dari:

Sukarno
Mohammad Hatta
R. Otto Iskandar Dinata
K.H. A. Wachid Hasjim
Mohammad Yamin
Ki Bagoes Hadikoesoemo
M. Soetardjo Kartohadikoesoemo
A.A. Maramis

2. Pembentukan Panitia Delapan

Sebagai ketua Panitia Delapan, Sukarno mengadakan rapat pada 18-21 Juni 1945 dengan anggotaBPUPK dan Chuo Sangi In. Total 47 orang diundang, tetapi hanya 38 yang hadir. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti keputusan sidang pertama BPUPK dan merumuskan dasar negara.

3. Pembentukan Panitia Sembilan

Pada rapat tanggal 22 Juni 1945, Sukarno membentuk Panitia Sembilan untuk menggantikan Panitia Delapan. Panitia Sembilan terdiri dari:

Sukarno (ketua)
Mohammad Hatta
A.A. Maramis
K.H. A. Wachid Hasjim
Mohammad Yamin
Abdoel Kahar Moezakir
H. Agoes Salim
Abikoesno Tjokrosoejoso
Ahmad Soebardjo

4. Rapat Panitia Sembilan

Pada hari yang sama, Panitia Sembilan mengadakan pertemuan di rumah Sukarno untuk membahas rumusan dasar negara. Terjadi perdebatan mengenai dasar negara Islam, yang akhirnya disepakati dengan rumusan Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari at Islam bagi pemeluk-pemeluknya

5. Penyusunan Piagam Jakarta

Mohammad Yamin ditugaskan untuk menyusun teks rancangan Pembukaan UUD yang berisi rumusan Pancasila. Teks ini dikenal sebagai Piagam Jakarta, dengan rumusan sebagai berikut:

Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

6. Masa Sidang Kedua BPUPK

Pada masa sidang kedua BPUPK tanggal 10-17 Juli 1945, Sukarno membacakan naskah rancangan Pembukaan UUD yang berisi rumusan Pancasila. Terdapat tiga bagian penting dalam naskah tersebut:

Bagian Pertama: Pernyataan kemerdekaan yang menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak setiap bangsa dan penjajahan harus dihapus.
Bagian Kedua: Menjelaskan hasil dari tuntutan kemerdekaan bangsa Indonesia, dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia mencapai pintu gerbang kemerdekaan.
Bagian Ketiga: Pernyataan tentang pembentukan pemerintahan negara Indonesia dengan tugas melindungi segenap bangsa Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskankehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

7. Penutupan Sidang Kedua BPUPK

Sidang kedua BPUPK menyepakati rancangan rumusan Pancasila sebagai dasar negara dan Piagam Jakarta sebagai Pembukaan UUD NRI 1945. Selain itu, disepakati pula rancangan batang tubuh UUD NKRI 1945.

Sidang ini ditutup pada 17 Juli 1945, menandai akhir tugas BPUPK
Dengan demikian, proses perumusan Pancasila melibatkan berbagai tahap diskusi, perdebatan, dan kompromi di antara para pendiri bangsa, hingga menghasilkan rumusan final yang menjadi dasar negara Indonesia.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Materi: Dinamika dalam Perumusan Pancasila
Kelas: X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : .................................
Kelas : .................................

Tanggal : .............................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan tahapan perumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI.
Menganalisis dinamika perdebatan dan kompromi yang terjadi dalam proses perumusan.
Menyimpulkan pentingnya proses perumusan Pancasila dalam pembentukan dasar negara.

B. Materi Singkat

Proses perumusan Pancasila berlangsung dalam beberapa tahap melalui dinamika perdebatan antara tokoh-tokoh bangsa. Sidang BPUPKI yang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945) menjadi arena bagi munculnya gagasan-gagasan tentang dasar negara. Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno menyampaikan pandangan mereka yang berbeda. Proses ini diakhiri dengan pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang memperkenalkan konsep Pancasila. Setelah itu, Panitia Sembilan dibentuk untuk menyempurnakan rumusan Pancasila, yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945.

Namun, dinamika terus berlanjut hingga akhirnya terdapat perubahan pada sila pertama demi menjaga persatuan bangsa, sehingga pada 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan dalam Pembukaan UUD 1945.

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Menganalisis Teks
Baca teks berikut tentang proses perumusan Pancasila dan jawab pertanyaan di bawahnya.

Teks: Dinamika Perumusan Pancasila

Proses perumusan Pancasila tidaklah mudah dan melibatkan banyak perdebatan di antara tokoh-tokoh bangsa. Pada Sidang Pertama BPUPKI, beberapa tokoh mengusulkan konsep dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan lima prinsip, Soepomo menawarkan konsep negara integralistik, dan Soekarno memperkenalkan Pancasila. Setelah melalui diskusi panjang, Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Soekarno menyusun Piagam Jakarta sebagai hasil kompromi. Salah satu perubahan besar terjadi pada sila pertama, yang awalnya berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada 18 Agustus 1945.

D. Pertanyaan:

Sebutkan tiga tokoh yang berperan dalam perumusan Pancasila beserta gagasan utama mereka!
Apa saja perubahan yang terjadi pada sila pertama dalam Piagam Jakarta? Mengapa perubahan ini dianggap penting?
Apa yang dimaksud dengan Panitia Sembilan, dan apa peran mereka dalam perumusan Pancasila?
Mengapa dinamika dalam perumusan Pancasila penting bagi persatuan bangsa Indonesia?
Bagaimana proses perumusan Pancasila mencerminkan semangat kebersamaan dan kompromi?

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Bentuk kelompok dan diskusikan pertanyaan berikut:

Jika kalian menjadi bagian dari Panitia Sembilan, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga keseimbangan antara berbagai pandangan tentang dasar negara?
Apakah kalian setuju dengan perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta? Jelaskan alasan kalian!

Tuliskan hasil diskusi kelompok dan persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas.

F. Refleksi

Setelah mempelajari dinamika perumusan Pancasila, bagaimana pandangan kalian tentang pentingnya kompromi dalam mencapai kesepakatan di sebuah negara yang beragam seperti Indonesia?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab B-2♥

B. Dinamika Kelahiran Pancasila
3. Dinamika dalam Pengesahan Pancasila

Latar Belakang dan Pembentukan PPKI:

1. Bom Hiroshima dan Dampaknya:

Pada 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Kabar ini mendorong para tokoh nasional Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, karena posisi Jepang semakin terdesak dalam Perang Asia-Pasifik.

2. Pembentukan PPKI:

Pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan mengumumkan keanggotaan sebanyak 21 orang pada 12 Agustus 1945.
Sukarno ditunjuk sebagai ketua dan Mohammad Hatta sebagai wakil ketua.
Anggota tambahan sebanyak enam orang ditambahkan tanpa sepengetahuan Jepang, menjadikan total anggota PPKI menjadi 27 orang.

3. Situasi Jelang Proklamasi Kemerdekaan:

Vacuum of Power:

Jepang menyerah tanpa syarat pada 15 Agustus 1945, menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia.
Kelompok pemuda mendesak Sukarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, yang ditolak oleh keduanya karena ingin membahasnya terlebih dahulu dengan anggota PPKI.

Peristiwa Rengasdengklok:

Sukarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok oleh para pemuda untuk mendesak proklamasi segera. Namun, mereka tetap bersikeras untuk melakukan proklamasi di Jakarta.
Achmad Soebardjo berhasil membujuk pemuda dan membawa Sukarno dan Hatta kembali ke Jakarta.

4. Proklamasi Kemerdekaan:

Perumusan Teks Proklamasi:

Naskah proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda pada malam hari 16 Agustus 1945 oleh Sukarno, Mohammad Hatta, dan Achmad Soebardjo.
Teks proklamasi ditulis oleh Sukarno berdasarkan diktasi Mohammad Hatta.

Pembacaan Proklamasi:

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dibacakan oleh Sukarno pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, disaksikan oleh Hatta dan beberapa tokohlainnya.

5. Sidang PPKI dan Pengesahan Pancasila:

Sidang Pertama PPKI:

Sidang pertama PPKI diadakan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, menghasilkan beberapa keputusan penting:
1. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilihan Sukarno sebagai Presiden dan Hatta sebagai Wakil Presiden.
3. Pembentukan Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara.

Pembahasan Keberatan terhadap Piagam Jakarta:

Sebelum sidang, Hatta mengadakan rapat kecil dengan tokoh Islam untuk membahas keberatan terhadap kalimat dalam Piagam Jakarta yang berbunyi Ketoehanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
Kesepakatan untuk mengubah kalimat tersebut menjadi : Ketuhanan Yang Maha Esa. dicapai dalam rapat tersebut.

6. Pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara:

Sidang pertama PPKI pada 18 Agustus 1945 mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, terdiri dari lima sila:
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

7. Makna Sejarah:
Proses pengesahan Pancasila menunjukkan pentingnya kompromi dan kebijaksanaan dalam mencapai kesepakatan nasional, serta menjamin persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Materi: Dinamika dalam Pengesahan Pancasila
Kelas: X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : .................................
Kelas : .................................

Tanggal : .............................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan tahapan-tahapan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara.
Menganalisis dinamika yang terjadi dalam proses pengesahan Pancasila, termasuk perdebatan dan perubahan yang terjadi.
Mengapresiasi pentingnya pengesahan Pancasila dalam sejarah kemerdekaan Indonesia.

B. Materi Singkat

Pancasila tidak serta-merta disahkan tanpa melalui proses panjang yang melibatkan perdebatan di kalangan pendiri bangsa. Setelah BPUPKI mengadakan Sidang Pertama yang menghasilkan berbagai gagasan dasar negara, Panitia Sembilan yang dipimpin oleh Soekarno merumuskan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Namun, pada hari pengesahan Pancasila, yakni 18 Agustus 1945, terjadi perubahan penting terutama pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Perubahan ini merupakan hasil dari perundingan antara para tokoh nasional untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang beragam.

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Menganalisis Teks
Baca teks berikut tentang dinamika pengesahan Pancasila dan jawab pertanyaan di bawahnya.

Teks: Dinamika Pengesahan Pancasila

Pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menghasilkan rumusan dasar negara yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Rumusan ini mencantumkan sila pertama dengan redaksi: "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Namun, dalam proses pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), terjadi perubahan pada sila pertama menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Perubahan ini dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai agama dan kepercayaan.

D. Pertanyaan:

Apa perbedaan utama antara Piagam Jakarta dan Pancasila yang disahkan pada 18 Agustus 1945?
Mengapa perubahan pada sila pertama dianggap penting bagi persatuan Indonesia?
Siapa saja tokoh-tokoh yang terlibat dalam perundingan untuk mengubah sila pertama Piagam Jakarta?
Apa alasan utama di balik perubahan sila pertama dalam proses pengesahan Pancasila?
Bagaimana dinamika pengesahan Pancasila mencerminkan semangat kebhinekaan dan persatuan?

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Bentuk kelompok dan diskusikan pertanyaan berikut:

Menurut kalian, apakah perubahan pada sila pertama mencerminkan semangat toleransi yang diperlukan di Indonesia? Jelaskan pandangan kelompok kalian.
Bagaimana pengesahan Pancasila mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini?

Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dan persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas.

F. Refleksi

Setelah mempelajari dinamika pengesahan Pancasila, apa pandangan kalian tentang pentingnya peran kompromi dan toleransi dalam mencapai kesepakatan di negara yang beragam seperti Indonesia?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab B-4♥

C. Kedudukan Pancasila
1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila adalah landasan fundamental bagi Republik Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk ideologi, moral, serta kebijakan yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan di Indonesia. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai fondasi yang kokoh untuk membangun negara yang adil, sejahtera, dan berdaulat.

Sejarah Perumusan Pancasila

Pancasila lahir melalui proses panjang yang dimulai pada Sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tahun 1945. Sidang tersebut bertujuan untuk menentukan dasar negara Indonesia yang baru merdeka. Tokoh-tokoh seperti Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno mengusulkan gagasan mereka terkait dasar negara. Soekarno, dalam pidatonya pada 1 Juni 1945, memperkenalkan konsep Pancasila, yang terdiri dari lima prinsip utama: Kebangsaan, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial, dan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Proses perumusan Pancasila kemudian berlanjut hingga dihasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan. Piagam ini menjadi rujukan awal untuk Pembukaan UUD 1945, tetapi ada dinamika yang terjadi, terutama terkait sila pertama yang akhirnya diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada 18 Agustus 1945 demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang beragam.

Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara memiliki makna filosofis yang mendalam. Lima sila tersebut mencerminkan nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari:

Ketuhanan Yang Maha Esa: Mengakui bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan memiliki keyakinan pada kekuasaan Tuhan. Sila ini juga menegaskan pentingnya toleransi antarumat beragama.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab: Menjunjung tinggi hak asasi manusia dan mendorong perilaku manusia yang adil serta beradab dalam berinteraksi satu sama lain.
Persatuan Indonesia: Menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan, namun tetap bersatu di bawah bendera negara yang satu.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan: Menegaskan pentingnya demokrasi yang dijalankan melalui musyawarah mufakat, di mana keputusan diambil berdasarkan kebijaksanaan bersama.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia: Menyiratkan keinginan untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang.

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Sebagai ideologi, Pancasila memberikan kerangka moral dan etika bagi seluruh kebijakan dan aktivitas negara. Dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah, nilai-nilai Pancasila menjadi acuan, baik dalam aspek politik, ekonomi, hukum, maupun sosial budaya. Ideologi Pancasila juga berfungsi sebagai perisai untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dari ancaman ideologi lain yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pancasila juga menjadi pedoman untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara, antara hak individu dengan kepentingan bersama, serta antara kemerdekaan pribadi dengan ketertiban umum. Nilai-nilai Pancasila selalu relevan di tengah perubahan zaman karena bersifat universal dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.

Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Dalam kehidupan bernegara, Pancasila diterapkan dalam berbagai aspek. Di bidang hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Hukum-hukum yang berlaku di Indonesia harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Di bidang politik, prinsip demokrasi Pancasila dijalankan melalui sistem musyawarah mufakat, di mana semua kepentingan rakyat diwakili dan dijaga.

Di bidang sosial, Pancasila menjadi landasan untuk memperkuat solidaritas antarwarga negara, menjaga keberagaman, serta mengutamakan gotong royong sebagai ciri khas bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terus dijaga melalui pendidikan, sosial budaya, serta dalam pengambilan kebijakan publik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pancasila dalam Konteks Global

Dalam menghadapi globalisasi, Pancasila tetap relevan sebagai identitas bangsa yang unik. Di tengah arus ideologi global yang semakin deras, Pancasila berfungsi sebagai filter yang menjaga jati diri bangsa. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan persatuan menjadi kekuatan bagi Indonesia dalam menghadapi tantangan dunia global. Pancasila juga mendorong bangsa Indonesia untuk aktif dalam menjaga perdamaian dunia, menghormati hak asasi manusia, dan berperan dalam kerjasama internasional berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan.

Kesimpulan

Pancasila bukan hanya sekadar dasar negara, tetapi juga ideologi, pedoman moral, dan etika yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kemakmuran dalam keberagaman. Dalam dinamika kehidupan modern, nilai-nilai Pancasila terus menjadi pegangan utama dalam menjaga integritas dan kedaulatan bangsa Indonesia di tengah tantangan global.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Materi: Pancasila sebagai Dasar Negara
Kelas: X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : .............................

Kelas : .............................

Tanggal : ..........................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara.
Mengidentifikasi makna dari masing-masing sila dalam Pancasila.
Menganalisis pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Materi Singkat

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang disahkan pada 18 Agustus 1945. Lima sila yang terdapat dalam Pancasila menjadi landasan ideologis dan filosofis bagi bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan, membentuk hukum, serta menjaga persatuan di tengah keberagaman bangsa.

Lima Sila Pancasila:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Menganalisis Teks
Baca teks berikut dan jawab pertanyaan di bawahnya.

Teks: Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila dirumuskan dalam Sidang BPUPKI dan disahkan oleh PPKI pada 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara Indonesia. Lima sila Pancasila mencerminkan nilai-nilai universal yang meliputi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi acuan dalam pembentukan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan kebijakan negara. Pancasila juga mencerminkan keanekaragaman bangsa Indonesia dan semangat persatuan di tengah perbedaan.

D. Pertanyaan:

Apa makna dari sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” bagi bangsa Indonesia?
Jelaskan bagaimana sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab” dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari!
Mengapa sila “Persatuan Indonesia” sangat penting dalam menjaga keberagaman bangsa?
Bagaimana cara mewujudkan sila keempat “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” dalam demokrasi?
Apa contoh penerapan sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia” di lingkungan sekitar?

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Bentuk kelompok dan diskusikan topik berikut:

Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara?
Mengapa Pancasila dianggap sebagai dasar negara yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia?
Apakah Pancasila masih relevan dengan tantangan zaman modern saat ini? Jelaskan pendapat kelompok kalian dengan contoh-contoh nyata.
Berikan 3 contoh konkret/nyata penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat!

Sila dalam Pancasila

Contoh di lingkungan sekolah

Contoh di lingkungan Keluarga

Contoh di lingkungan Masyarakat

Sila ke 1

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

Sila ke 2

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

Sila ke 3

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

Sila ke 4

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

Sila ke 5

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

1. .....................

2. .....................

3. .....................

F. Refleksi

Setelah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, bagaimana kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan masyarakat?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab C-1♥

C. Kedudukan Pancasila
2. Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara Indonesia, tidak hanya berfungsi sebagai landasan dalam kehidupan bernegara tetapi juga sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai pandangan hidup, Pancasila memberikan arah dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila menjadi acuan bagi bangsa Indonesia untuk menciptakan harmoni, keadilan, dan kesejahteraan di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.

Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pandangan hidup merupakan konsep yang berisi nilai-nilai, keyakinan, dan prinsip yang digunakan sebagai pedoman oleh individu atau kelompok masyarakat dalam mengarungi kehidupan. Pancasila, dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan, menjadi pandangan hidup yang komprehensif bagi bangsa Indonesia.

Sebagai pandangan hidup, Pancasila mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang plural dan memiliki keragaman budaya serta agama. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia diarahkan untuk hidup dalam kerukunan, toleransi, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Lima Sila Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pancasila sebagai pandangan hidup memandu perilaku masyarakat dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik. Lima sila Pancasila menjadi pedoman dalam bertindak dan berperilaku secara etis serta mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa.

Ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama mengajarkan pentingnya menghormati keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Setiap individu diajarkan untuk menjunjung tinggi keyakinan masing-masing dan hidup dalam harmoni dengan orang lain, meskipun memiliki perbedaan agama. Nilai ini mendorong terciptanya toleransi dan saling menghargai antarumat beragama.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila kedua menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil, dan rasa kemanusiaan dalam setiap tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mengajarkan masyarakat untuk berperilaku dengan rasa adil dan menghargai harkat dan martabat setiap manusia tanpa memandang latar belakang suku, ras, atau agama.
Persatuan Indonesia Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan di tengah keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Persatuan ini tidak berarti menghilangkan perbedaan, tetapi menyatukan seluruh elemen bangsa dalam bingkai negara kesatuan. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai persatuan ini tercermin dalam sikap gotong royong, rasa cinta tanah air, dan rasa tanggung jawab terhadap kebersamaan.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila keempat menekankan pentingnya sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat diajarkan untuk berdiskusi, bermusyawarah, dan mengambil keputusan secara bersama dengan semangat kebijaksanaan. Nilai ini juga menekankan pentingnya keterbukaan dan tanggung jawab dalam proses demokrasi.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila kelima menegaskan pentingnya menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, sila ini mendorong masyarakat untuk memperjuangkan kesejahteraan bersama, membantu yang kurang mampu, serta menciptakan keadilan ekonomi dan sosial. Nilai ini mengingatkan pentingnya gotong royong dan solidaritas dalam masyarakat.

Pancasila sebagai Penuntun dalam Menghadapi Tantangan Zaman

Di era modern, di mana tantangan sosial, politik, dan ekonomi semakin kompleks, Pancasila tetap relevan sebagai pandangan hidup bangsa. Sebagai panduan, Pancasila memberikan solusi untuk menghadapi berbagai masalah seperti ketimpangan sosial, konflik agama, radikalisme, hingga masalah globalisasi. Dengan berpegang pada nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia diajarkan untuk menjaga keseimbangan antara kemajuan modernisasi dengan tetap mempertahankan identitas bangsa.

Nilai persatuan dan toleransi dalam Pancasila, misalnya, menjadi kekuatan untuk menghadapi isu-isu yang terkait dengan perpecahan dan intoleransi. Nilai demokrasi dan musyawarah dalam Pancasila juga menjadi penuntun untuk mengelola perbedaan pendapat dalam masyarakat yang plural. Di tengah arus globalisasi dan modernisasi, Pancasila menjaga agar Indonesia tetap berdaulat dan tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa yang beradab dan berkeadilan.

Peran Pendidikan dalam Menanamkan Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup perlu ditanamkan melalui pendidikan, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Pendidikan Pancasila tidak hanya berfokus pada pengajaran teoritis, tetapi juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata. Dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila sejak dini, generasi muda Indonesia diharapkan dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki semangat nasionalisme, toleransi, dan keadilan.

Melalui pendidikan, masyarakat diajarkan untuk memahami arti penting Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan gotong royong, musyawarah, dan sikap saling menghormati antarindividu merupakan wujud nyata penerapan Pancasila sebagai pandangan hidup. Nilai-nilai tersebut menjadi karakteristik yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Kesimpulan

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memberikan arahan bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan yang harmonis, adil, dan berkeadilan. Lima sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang baik antarindividu, menjaga persatuan, serta menciptakan keadilan sosial di tengah keberagaman. Di era modern, Pancasila tetap relevan sebagai penuntun dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Melalui pendidikan dan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara yang kuat, bersatu, dan berdaulat.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Materi: Pancasila sebagai Pandangan Hidup
Kelas: X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : ..................................

Kelas : ..................................

Tanggal : ..............................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.
Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup.
Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. Materi Singkat

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Lima sila dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang memberikan arah bagi perilaku, sikap, dan tindakan warga negara Indonesia. Dengan berpegang pada Pancasila, bangsa Indonesia dapat menghadapi tantangan dan menjaga keharmonisan di tengah keberagaman.

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Memahami Teks

Baca teks di bawah ini dengan cermat.

Teks: Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa memberikan panduan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai tersebut mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan berpegang pada Pancasila, masyarakat Indonesia diajak untuk hidup dalam kerukunan, gotong royong, dan toleransi, serta menghormati hak asasi manusia. Pancasila juga menjadi acuan dalam menghadapi berbagai masalah sosial dan politik di Indonesia, menjaga keutuhan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

D. Pertanyaan Pemahaman:

Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa?
Jelaskan makna dari sila "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" dalam kehidupan sehari-hari!
Bagaimana penerapan sila "Persatuan Indonesia" dalam menghadapi keberagaman suku, agama, dan budaya di Indonesia?
Mengapa sila "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan" penting dalam proses pengambilan keputusan?
Berikan contoh penerapan nilai "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" di lingkungan masyarakat!

E. Tugas 2: Analisis Kelompok

Bentuk kelompok dan diskusikan topik berikut:

Penerapan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Modern Diskusikan dengan kelompok kalian bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan modern, terutama dalam menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi. Berikan contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam situasi tersebut.

Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dan persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas.

F. Refleksi Pribadi

Setelah memahami Pancasila sebagai pandangan hidup, buatlah refleksi singkat tentang bagaimana kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pertanyaan Refleksi:

Bagaimana kalian dapat menerapkan sikap toleransi berdasarkan sila pertama?
Apa langkah konkret yang dapat kalian lakukan untuk mewujudkan keadilan sosial di lingkungan sekitar?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab C-2♥

C. Kedudukan Pancasila
3. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila adalah ideologi negara Republik Indonesia yang mengandung nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Disusun oleh para pendiri bangsa, Pancasila pertama kali disampaikan oleh Ir. Soekarno pada Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Juni 1945. Setelah melalui berbagai perdebatan dan penyempurnaan, Pancasila akhirnya disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Sebagai ideologi negara, Pancasila mengandung prinsip-prinsip yang mendasari seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencakup aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila menjadi landasan filosofis, etis, dan moral yang membimbing bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pengertian Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu "idea" yang berarti gagasan atau ide, dan "logos" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Secara umum, ideologi dapat diartikan sebagai sistem pemikiran atau gagasan yang menyeluruh dan mendasar mengenai kehidupan yang dianut oleh individu atau kelompok untuk membentuk cara pandang mereka terhadap dunia. Ideologi mengatur bagaimana suatu masyarakat berperilaku, mengambil keputusan, serta menentukan arah pembangunan dan perkembangan bangsa.

Sebagai ideologi negara, Pancasila tidak hanya menjadi sistem nilai yang mendasari kehidupan politik, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai luhur yang menjadi landasan moral dan etika masyarakat. Pancasila tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan bernegara, tetapi juga dalam kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

Lima Sila Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara terdiri dari lima sila yang masing-masing memiliki makna mendalam dan relevansi yang luas dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Ketuhanan Yang Maha Esa Sila pertama mencerminkan prinsip ketuhanan yang menjadi landasan spiritual bangsa Indonesia. Indonesia mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati keragaman agama yang dianut oleh rakyatnya. Sila ini menuntut adanya toleransi dan kerukunan antarumat beragama, serta menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak fundamental setiap warga negara. Negara tidak memaksakan agama tertentu, tetapi menjaga agar setiap individu dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya.
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab Sila kedua mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, seperti penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan, dan kebersamaan. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk menghormati harkat dan martabat setiap individu tanpa membedakan suku, ras, agama, maupun golongan. Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti bahwa setiap tindakan harus berdasarkan rasa keadilan, menghormati hak-hak orang lain, serta menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban yang mencerminkan kemajuan moral dan intelektual.
Persatuan Indonesia Sila ketiga menegaskan pentingnya persatuan di tengah keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 1.300 suku bangsa, Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya dan tradisi. Sila ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa meskipun memiliki perbedaan. Persatuan Indonesia tidak hanya menjadi landasan dalam menjaga stabilitas nasional, tetapi juga dalam mencapai kesejahteraan bersama.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan Sila keempat menekankan prinsip demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem demokrasi Pancasila, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan keputusan yang diambil harus berdasarkan hikmat kebijaksanaan melalui musyawarah yang melibatkan perwakilan rakyat. Sila ini menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik serta menciptakan keputusan yang adil dan bijaksana berdasarkan kepentingan bersama.
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Sila kelima mencerminkan tujuan akhir dari Pancasila, yaitu terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama dalam menikmati hasil pembangunan dan kesejahteraan. Negara berkewajiban untuk menciptakan sistem ekonomi, sosial, dan politik yang adil serta merata sehingga tidak ada kesenjangan yang terlalu lebar antara golongan kaya dan miskin.

Pancasila sebagai Sistem Etika dan Nilai Moral

Pancasila tidak hanya berperan sebagai landasan ideologis dalam kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai pedoman etika dan nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberikan arahan bagi masyarakat Indonesia dalam bertindak, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari komunitas. Sebagai sistem etika, Pancasila menuntun masyarakat untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral yang mencerminkan kebajikan, seperti keadilan, kejujuran, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.

Di tengah perubahan global yang pesat, Pancasila juga berfungsi sebagai filter dalam menyaring pengaruh budaya dan ideologi asing yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Dengan berpegang pada Pancasila, bangsa Indonesia dapat tetap mempertahankan identitas nasionalnya tanpa harus menolak kemajuan dan modernisasi.

Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

Salah satu keunggulan Pancasila sebagai ideologi adalah sifatnya yang terbuka. Ideologi terbuka berarti bahwa Pancasila tidak kaku dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman serta dinamika masyarakat. Namun, keterbukaan ini tidak berarti bahwa nilai-nilai dasar Pancasila dapat diubah, melainkan Pancasila mampu menyesuaikan penerapannya sesuai dengan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berkembang.

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila juga memberikan ruang bagi perdebatan dan musyawarah untuk mencapai konsensus dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Keterbukaan ini mencerminkan sikap inklusif yang menghargai perbedaan pendapat dan keberagaman, asalkan semua keputusan tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila.

Tantangan Pancasila dalam Era Globalisasi

Dalam era globalisasi, Pancasila sebagai ideologi negara dihadapkan pada berbagai tantangan. Salah satunya adalah munculnya ideologi-ideologi transnasional yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti radikalisme dan ekstrimisme. Selain itu, globalisasi juga menyebabkan pergeseran nilai di kalangan generasi muda, yang lebih mudah terpengaruh oleh budaya asing melalui media sosial dan internet.

Untuk menjaga relevansi Pancasila, diperlukan upaya yang terus menerus dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila, terutama melalui pendidikan formal dan informal. Pendidikan Pancasila harus mampu memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara dan panduan moral bagi masyarakat. Selain itu, peran keluarga dan komunitas dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila juga sangat penting agar generasi muda tetap memiliki kesadaran akan pentingnya ideologi negara.

Kesimpulan

Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lima sila Pancasila mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang meliputi aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mampu beradaptasi dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi dasarnya.

Pancasila tidak hanya menjadi landasan dalam kehidupan politik, tetapi juga sebagai sistem etika dan nilai moral dalam kehidupan sosial. Dalam menghadapi tantangan globalisasi, penting bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk terus menjaga dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Indonesia tetap menjadi negara yang kuat, bersatu, dan berdaulat.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Materi: Pancasila sebagai Ideologi Negara
Kelas: X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : ..............................

Kelas : ..............................

Tanggal : ..............................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara.
Mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi.
Menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bernegara.

B. Materi Singkat

Pancasila adalah ideologi negara Indonesia yang mengandung lima sila sebagai panduan utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berperan sebagai dasar dalam membuat keputusan politik, hukum, serta sosial budaya di Indonesia. Lima sila tersebut meliputi prinsip-prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial yang menjaga keberagaman serta menguatkan persatuan bangsa.

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Memahami Teks

Baca teks berikut dengan cermat.

Teks: Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki fungsi penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Setiap sila Pancasila mengandung nilai-nilai yang menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak dalam kehidupan bernegara. Misalnya, sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengajarkan tentang penghormatan terhadap keberagaman agama, sedangkan sila "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berfokus pada upaya negara untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

D. Pertanyaan Pemahaman

Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi negara?
Sebutkan dan jelaskan nilai-nilai utama yang terkandung dalam setiap sila Pancasila!
Mengapa penting bagi Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya?
Bagaimana peran Pancasila dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia?
Berikan contoh penerapan nilai "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dalam kehidupan sehari-hari!

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Bentuk kelompok kecil, lalu diskusikan topik berikut:

Pancasila dalam Kehidupan Bernegara
Diskusikan dengan kelompok kalian tentang peran Pancasila dalam sistem politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Berikan contoh konkret bagaimana nilai-nilai Pancasila diterapkan dalam kebijakan atau peraturan yang berlaku di Indonesia.

Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dan persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas.

F. Refleksi Pribadi

Setelah memahami Pancasila sebagai ideologi negara, tuliskan refleksi singkat tentang pentingnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat.

Pertanyaan Refleksi:

Bagaimana kalian dapat menerapkan nilai persatuan dalam kehidupan di sekolah yang majemuk?
Apa saja sikap yang menunjukkan penerapan nilai "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan"?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab C-3♥

D. Aktualisasi Pancasila
1. Penerapan Nilai-nilai pancasila dalam kehidupan Bermasyarakat Berbangsa dan Bernegara

Pancasila, sebagai dasar negara Republik Indonesia, bukan hanya sekadar gagasan filosofis, tetapi juga merupakan pedoman praktis bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Lima sila Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang berfungsi untuk membangun karakter dan identitas bangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

1. Penerapan Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama Pancasila menekankan pentingnya keyakinan akan Tuhan Yang Maha Esa. Penerapan nilai ini terlihat dalam sikap saling menghormati antarumat beragama. Dalam kehidupan bermasyarakat, individu diharapkan untuk menghargai perbedaan agama dan kepercayaan, serta menjunjung tinggi toleransi. Kegiatan keagamaan yang diadakan bersama, seperti perayaan hari besar agama yang dihadiri oleh semua elemen masyarakat, mencerminkan sikap keterbukaan dan saling menghormati.

Di tingkat negara, penerapan sila ini tercermin dalam kebijakan yang menjamin kebebasan beragama dan perlindungan terhadap hak-hak umat beragama. Hal ini penting agar semua warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing tanpa merasa tertekan atau terdiskriminasi.

2. Penerapan Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengajak masyarakat untuk memperlakukan sesama manusia dengan hormat dan adil. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, sikap saling menghargai, empati, dan kepedulian terhadap sesama sangat penting. Misalnya, kegiatan sosial seperti membantu korban bencana alam atau program bantuan untuk masyarakat kurang mampu menunjukkan penerapan sila kedua ini.

Di tingkat negara, prinsip ini diterapkan melalui peraturan dan undang-undang yang melindungi hak asasi manusia (HAM). Pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan dan keadilan, serta menghapus segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan.

3. Penerapan Sila Ketiga: Persatuan Indonesia

Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan di tengah keragaman yang ada di Indonesia. Penerapan nilai ini terlihat dalam upaya untuk menjaga harmonisasi antar suku, agama, dan budaya. Di lingkungan masyarakat, kegiatan gotong royong, musyawarah, dan diskusi bersama untuk menyelesaikan masalah merupakan contoh konkret penerapan nilai persatuan.

Di tingkat berbangsa dan bernegara, pemerintah harus berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan keamanan, serta memfasilitasi dialog antar kelompok yang berbeda. Penyuluhan dan pendidikan tentang pentingnya toleransi dan kerukunan antarumat beragama menjadi langkah strategis untuk membangun rasa persatuan di tengah masyarakat yang plural.

4. Penerapan Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Sila keempat menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penerapan nilai ini dapat dilihat dalam kegiatan musyawarah desa, pemilihan umum, atau forum-forum diskusi di sekolah. Dalam setiap keputusan yang diambil, penting untuk melibatkan suara masyarakat dan memperhatikan aspirasi semua pihak.

Di tingkat negara, sistem demokrasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat merupakan bentuk penerapan sila ini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap suara masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam pengambilan keputusan politik, sehingga tercipta kebijakan yang berpihak pada rakyat.

5. Penerapan Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila kelima menekankan pentingnya keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam masyarakat, penerapan nilai ini dapat dilihat melalui tindakan nyata untuk membantu mereka yang kurang beruntung, seperti program-program bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan.

Di tingkat negara, pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan sistem yang menjamin distribusi kekayaan yang adil dan merata. Pembangunan infrastruktur di daerah terpencil dan pengentasan kemiskinan merupakan contoh langkah nyata yang menunjukkan komitmen terhadap keadilan sosial.

Kesimpulan

Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangatlah penting untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dengan menginternalisasi dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap aspek kehidupan, masyarakat Indonesia dapat hidup rukun, adil, dan sejahtera. Oleh karena itu, semua elemen bangsa, mulai dari individu, keluarga, komunitas, hingga pemerintah, harus bekerja sama untuk mewujudkan Pancasila sebagai pedoman yang hidup dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi simbol negara, tetapi juga menjadi jiwa dan karakter bangsa Indonesia.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Materi: Penerapan Nilai-nilai Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara
Kelas: X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : ............................

Kelas : ............................

Tanggal : ............................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Menjelaskan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Mengidentifikasi contoh konkret penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat.
Menganalisis pentingnya Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

B. Materi Singkat

Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia yang mengandung lima sila yang mencerminkan nilai-nilai luhur. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sangat penting untuk menjaga persatuan, keadilan, dan kesejahteraan. Lima sila Pancasila mencakup:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
Persatuan Indonesia
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Memahami Teks

Baca teks berikut dengan cermat.

Teks: Penerapan Nilai-nilai Pancasila

Pancasila sebagai ideologi negara tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan. Penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui tindakan sehari-hari yang mencerminkan saling menghormati, gotong royong, keadilan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan sosial dan politik.

D. Pertanyaan Pemahaman

Apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila?
Sebutkan contoh penerapan sila pertama dalam kehidupan sehari-hari!
Mengapa penting untuk menerapkan nilai kemanusiaan dalam interaksi sosial?
Bagaimana penerapan sila persatuan dapat menjaga kerukunan di masyarakat?
Berikan contoh konkret bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam lingkungan sekitar!

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Bentuk kelompok kecil, lalu diskusikan topik berikut:

Peran Pancasila dalam Kehidupan Sosial dan Politik
Diskusikan dengan kelompok kalian tentang bagaimana Pancasila diterapkan dalam konteks kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penerapan nilai-nilai Pancasila?

Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dan persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas.

F. Refleksi Pribadi

Setelah memahami penerapan nilai-nilai Pancasila, tuliskan refleksi singkat tentang bagaimana kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat.

Pertanyaan Refleksi:

Bagaimana kalian dapat berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial di lingkungan kalian?
Apa sikap yang bisa kalian lakukan untuk menjaga persatuan di sekolah yang beragam?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab D-1♥

D. Aktualisasi Pancasila
2. Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Namun, dalam praktiknya, seringkali kita menemui berbagai perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang sistematis dan komprehensif.

Memahami Akar Masalah

Sebelum mencari solusi, penting untuk memahami akar permasalahan yang menyebabkan munculnya perilaku yang bertentangan dengan Pancasila. Beberapa faktor yang dapat memicu hal tersebut antara lain:

Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila: Banyak masyarakat, terutama generasi muda, kurang memahami secara mendalam makna dan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Pengaruh globalisasi yang negatif: Arus informasi global yang begitu cepat dapat membawa dampak negatif seperti nilai-nilai individualisme, hedonisme, dan materialisme yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
Lemahnya penegakan hukum: Penegakan hukum yang tidak konsisten terhadap pelanggaran nilai-nilai Pancasila dapat memicu terjadinya tindakan yang melanggar norma.
Contoh teladan yang kurang baik: Perilaku para pemimpin atau tokoh masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dapat menjadi contoh buruk bagi masyarakat.

Gagasan Solutif

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan berbagai upaya yang dilakukan secara bersama-sama. Berikut beberapa gagasan solutif yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter

Penanaman nilai-nilai Pancasila sejak dini: Pendidikan karakter harus dimulai sejak usia dini melalui keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.
Pembelajaran yang kreatif dan inovatif: Materi tentang Pancasila harus disampaikan dengan cara yang menarik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa.
Integrasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh mata pelajaran: Nilai-nilai Pancasila harus diintegrasikan dalam semua mata pelajaran, tidak hanya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

2. Penegakan Hukum yang Tegas dan Adil

Peningkatan kualitas aparat penegak hukum: Aparat penegak hukum harus memiliki integritas tinggi dan berkomitmen untuk menegakkan hukum secara adil dan konsisten.
Percepatan proses hukum: Proses hukum yang berbelit-belit dan memakan waktu lama dapat memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum.
Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggar: Sanksi yang diberikan harus bersifat efek jera agar tidak ada pihak yang berani melanggar hukum.

3. Penguatan Peran Keluarga dan Masyarakat

Peran keluarga sebagai pendidikan pertama: Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada anak-anaknya.
Penguatan peran tokoh agama dan masyarakat: Tokoh agama dan masyarakat dapat menjadi teladan dan memberikan pendidikan moral kepada masyarakat.
Pembentukan komunitas yang peduli terhadap nilai-nilai Pancasila: Pembentukan komunitas dapat memperkuat rasa solidaritas dan gotong royong di masyarakat.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pengembangan media sosial yang positif: Media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai positif dan kampanye anti kekerasan.
Pembuatan konten digital yang edukatif: Konten digital yang menarik dan informatif dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat.

5. Kerjasama Antar Lembaga

Koordinasi antar lembaga: Pemerintah, lembaga pendidikan, lembaga agama, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama yaitu terciptanya masyarakat yang berkarakter Pancasila.
Evaluasi dan perbaikan secara berkala: Program-program yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat sejauh mana keberhasilannya dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Kesimpulan

Mengatasi perilaku yang bertentangan dengan Pancasila merupakan tantangan yang kompleks dan membutuhkan upaya yang berkelanjutan. Dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat sipil, diharapkan nilai-nilai Pancasila dapat terus hidup dan berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Materi: Gagasan Solutif Mengatasi Perilaku-perilaku yang Bertentangan dengan Pancasila
Kelas: X
Alokasi Waktu: 2 x 45 menit

Nama : ..............................

Kelas : ..............................

Tanggal : ..............................

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu:

Mengidentifikasi perilaku yang bertentangan dengan Pancasila.
Menyusun gagasan solutif untuk mengatasi perilaku-perilaku tersebut.
Menganalisis pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

B. Materi Singkat

Pancasila merupakan dasar negara yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Namun, terdapat perilaku-perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, seperti intoleransi, diskriminasi, korupsi, dan kekerasan. Oleh karena itu, diperlukan gagasan solutif untuk mengatasi masalah tersebut.

C. Kegiatan

Tugas 1: Membaca dan Memahami Teks

Baca teks berikut dengan cermat.

Teks: Mengatasi Perilaku Bertentangan dengan Pancasila

Perilaku yang bertentangan dengan Pancasila dapat mengancam persatuan dan keadilan dalam masyarakat. Beberapa langkah solutif yang dapat diambil antara lain melalui pendidikan karakter, dialog, penegakan hukum yang adil, dan kampanye kesadaran sosial. Setiap langkah ini berperan penting dalam membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila.

D. Pertanyaan Pemahaman

Sebutkan dan jelaskan tiga perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila!
Apa saja langkah solutif yang dapat diambil untuk mengatasi perilaku intoleransi?
Mengapa pendidikan karakter penting dalam penerapan nilai-nilai Pancasila?
Bagaimana peran pemerintah dalam menegakkan nilai-nilai Pancasila di masyarakat?
Apa yang dapat kamu lakukan di lingkungan sekitar untuk mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila?

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Bentuk kelompok kecil, lalu diskusikan topik berikut:

Gagasan Solutif untuk Mengatasi Korupsi
Diskusikan dengan kelompok kalian mengenai gagasan solutif yang dapat diterapkan untuk mengatasi korupsi di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Catat ide-ide yang muncul dalam diskusi.

Tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dan persiapkan untuk dipresentasikan di depan kelas.

F. Refleksi Pribadi

Setelah memahami gagasan solutif untuk mengatasi perilaku bertentangan dengan Pancasila, tuliskan refleksi singkat tentang bagaimana kamu dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Pertanyaan Refleksi:

Apa tindakan konkret yang dapat kamu ambil untuk mengurangi intoleransi di lingkungan sekitarmu?
Bagaimana kamu dapat menjadi agen perubahan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila di sekolah?

Silahkan klik link dibawah ini untuk mengerjakan soal uji kompetensi

♥Uji Kompetensi Bab 1 Sub Bab D-2♥

10 BAB 1

BAB 1 PANCASILA

Pendahuluan

Kondisi Politik

Kondisi Ekonomi

Kondisi Sosial

Faktor-Faktor yang Mendorong Kemerdekaan

Latar Belakang Pembentukan BPUPKI

Pembentukan BPUPKI dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, di antaranya:

Proses Pembentukan BPUPKI

Anggota dan Struktur BPUPKI

Hasil Sidang BPUPKI

Tujuan Sidang BPUPKI Pertama

Gagasan-Gagasan Utama

Tokoh-Tokoh Penting dan Gagasannya

1. Muhammad Yamin

2. Soepomo

3. Ir. Soekarno

Hasil Sidang BPUPKI Pertama

Pendahuluan

Latar Belakang Sejarah

Isi Pidato dan Gagasan Utama

Trisila dan Ekasila

Implikasi Pidato 1 Juni 1945

Kesimpulan

A. Sejarah Latar Belakang Terbentuknya BPUPKI

B. Sejarah Terbentuknya BPUPKI

C. Tujuan Dibentuknya BPUPKI

D. Anggota BPUPKI

E. Sidang-sidang BPUPKI

1. Sidang Pertama BPUPKI

2. Sidang Kedua BPUKI

F. BPUPKI Dibubarkan

B. Materi Singkat

C. Kegiatan

Teks: Sidang Pertama BPUPKI

D. Pertanyaan:

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

F. Refleksi

A. Tujuan Pembelajaran

B. Materi Singkat

C. Kegiatan

Teks: Dinamika Perumusan Pancasila

D. Pertanyaan:

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

F. Refleksi

A. Tujuan Pembelajaran

B. Materi Singkat

C. Kegiatan

Teks: Dinamika Pengesahan Pancasila

D. Pertanyaan:

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

F. Refleksi

Sejarah Perumusan Pancasila

Makna Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Ideologi Bangsa

Penerapan Pancasila dalam Kehidupan Bernegara

Pancasila dalam Konteks Global

Kesimpulan

A. Tujuan Pembelajaran

B. Materi Singkat

C. Kegiatan

Teks: Pancasila sebagai Dasar Negara

D. Pertanyaan:

E. Tugas 2: Diskusi Kelompok

Makna Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Lima Sila Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pancasila sebagai Penuntun dalam Menghadapi Tantangan Zaman

Peran Pendidikan dalam Menanamkan Pancasila sebagai Pandangan Hidup

Kesimpulan

A. Tujuan Pembelajaran

B. Materi Singkat

C. Kegiatan

Teks: Pancasila sebagai Pandangan Hidup

D. Pertanyaan Pemahaman:

E. Tugas 2: Analisis Kelompok

F. Refleksi Pribadi

Pengertian Ideologi

Lima Sila Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai Sistem Etika dan Nilai Moral